NAVIGATION

Profile Dinas

Kebijakan

  • Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat meliputi:

    1. SDM aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seluruh Provinsi Jawa Barat memiliki kompetensi dalam pelayanan publik sektor KUMKM;
      dengan indikator sasaran sebagai berikut :
      • Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki kompetensi teknis dan manajemen publik sesuai bidang tugasnya masing-masing;
      • Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat telah menyusun dan menerapkan Stándar Pelayanan Minimal (SPM);
      • Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM telah menyusun dan menerapkan sistem remunerasi (tunjangan-tunjangan) sesuai dengan prestasi kerja;
      • Seluruh potensi KUMKM di Jawa Barat telah terpetakan secara up to date dan terintegrasi dalam situs bersama KUMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat.

    2. Koordinasi kebijakan KUMKM seluruh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten dan Kota se Jawa Barat;
      dengan indikator sasaran sebagai berikut :
      • Seluruh kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat telah melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan di tingkat provinsi;
      • Seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat melalui tahap pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara akuntabel, transparan dan sesuai prosedur, serta terkoordinasi dengan sistematis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi.

    3. Pengembangan KUMKM di Provinsi Jawa Barat;
      dengan indikator sebagai berikut :
      • Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki koperasi unggulan di tingkat nasional;
      • Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki UMKM unggulan di tingkat nasional;
      • Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki satu produk unggulan yang dikelola dan dikembangkan oleh KUMKM untuki pasar nasional dan internasional;
      • Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik bisnis/inkubator bisnis;
      • Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik kemasan
      • Seluruh Koperasi di Jawa Barat telah memiliki badan hukum;
      • Pertumbuhan KUMKM di Jawa Barat tertinggi di tingkat nasional.
      • Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja KUMKM di Jawa Barat tertinggi di tingkat nasional;
      • Pertumbuhan KUMKM yang memiliki pasar global tertinggi di tingkat nasional;
      • Peningkatan kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Barat.

    4. Jaringan Kerjasama KUMKM seluruh Provinsi Jawa Barat;
      dengan indikator sasaran sebagai berikut :
      • Pertumbuhan jumlah mitra bilateral dan lembaga internasional Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat;
      • Seluruh KUMKM Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki jaringan terhadap lembaga permodalan.
      • Seluruh Kabupaten dan Kota Kaubupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki KUMKM mempunyai jaringan promosi nasional dan internasional;
      • Seluruh Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki KUMKM yang mempunyai jaringan mitra bilateral dengan negara atau perusahaan atau lembaga internasional;
      • Seluruh Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota se Jawa Barat memiliki KUMKM yang mempunyai jaringan trading house di luar negeri;
      • Pertumbuhan nilai dan volume ekspor KUMKM.