Demi Pengembangan Koperasi, DPR Usul UU Kementerian Negara Diamandemen

April 04, 2018

Liputan6.com, Jakarta Komisi VI DPR RI mendorong adanya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Perubahan UU ini diharapkan bisa meningkatkan peran Kementerian Koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan koperasi di dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, Kementerian Koperasi dan UKM perlu mendapatkan payung hukum untuk dapat melaksanakan kebijakan teknis operasional sehingga menumbuhkan semangat para penggiat koperasi di Indonesia.

“Kita berharap Kementerian Koperasi dan UKM tidak hanya sekedar membantu Presiden dalam perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi dan melaksanakan fungsi koordinasi serta sinkronisasi program-program pemerintah saja,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurut dia, amandemen UU 39/2008 mengenai Kementerian Negara sangat dibutuhkan agar Kementerian Koperasi dan UKM menjadi kementerian yang dapat melaksanakan kebijakan teknis.

Ini juga menjadi hal yang sangat penting dan prioritas bagi Komisi VI supaya Kementerian Koperasi dan UKM bisa menciptakan Koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi dan mumpuni terutama menghadapi persaingan di dalam negeri.

"Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa selama 3 tahun ini, salah satu prestasinya adalah berhasil menaikkan angka kewirauhasaan dari 1,6 juta menjadi 3,2 juta. Pencapaian yang luar biasa," kata dia.