Kemenkop dan UKM Dorong Peningkatan Akses Pembiayaan KUMKM di Daerah

March 09, 2018

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM di daerah.

Hal tersebut dilakukan lewat upaya menciptakan skema pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM), pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan Wirausaha Pemula.

Selain itu, Kemenkop dan UKM juga bekerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk penyediaan sumber pembiayaan dan permodalan usaha bagi KUMKM.

Saat ini, terdapat beberapa program pembiayaan yang dapat diakses oleh KUMKM yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) bagi pelaku usaha yang belum Layak mendapat kredit bank (unbankable), dan Wirausaha Pemula.

"Saat ini, sudah ada tujuh koperasi yang telah menjadi penyalur program UMi dengan total dana yang sudah disalurkan sebesar Rp199,41 M kepada 58.785 UKM. Sementara itu, untuk program KUR baru ada dua koperasi sebagai penyalur, yaitu Kospin Jasa Pekalongan Jateng dan Koperasi Obor Mas Maumere NTT,"  kata Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati, dalam keterangan resminya, Jumat (9/3/2018).

Kemenkop dan UKM juga melakukan sosialisasi terkait akses pembiayaan ke daerah-daerah. Salah satunya, sosialisasi ke Tasikmalaya.

Yuana mengatakan terdapat beberapa poin penting terkait usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Dia menambahkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kelembagaan pengelola dan produk yang dikeluarkan, selain literasi keuangan bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Yuana juga mendorong kerjasama usaha antar koperasi melalui koperasi sekunder untuk melaksanakan intermediasi keuangan sehingga dapat memenuhi likuiditas koperasi anggotanya ketika dibutuhkan.

"Khusus untuk pengembangan produk dan akad pembiayaan syariah Kementerian Koperasi dan UKM menekankan pelaksanaan kepatuhan syariah dengan menerbitkan produk dan akad yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," paparnya.

Sosialisasi ini juga menekankan pentingnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi serta Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang sehat, memiliki kinerja yang baik dan patuh peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat memperoleh kepercayaan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa.

Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Safari Agustin mendorong agar koperasi mampu menyalurkan program UMi maupun KUR dengan tujuan untuk mempercepat penyaluran kepada UMKM serta untuk mengatasi keterbatasan jaringan di pedesaan.

"Kita harus menyikapi program ini dengan kesiapan dari lembaga koperasi khususnya dalam pembiayaan UMi maupun KUR, sehingga dapat membangun koperasi yang sehat, kuat dan mandiri," tuturnya.

Per Desember 2017, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 756 koperasi yang tersebar di 39 kecamatan. Dari jumlah itu, sebanyak 466 koperasi aktif dan 290 lainnya tidak aktif.

Safari menambahkan daerahnya berkomitmen dalam membangun koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Koperasi diharapkan mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.


Editor : Annisa Margrit

sumber: http://industri.bisnis.com/read/20180309/87/748026/kemenkop-dan-ukm-dorong-peningkatan-akses-pembiayaan-kumkm-di-daerah