Kemenkop Harap Ada Koperasi Penyalur KUR Syariah

November 01, 2018

AKURAT.CO Kementerian Koperasi dan UKM berharap ada koperasi syariah yang dapat ikut serta menjadi penyalur kredit usaha rakyat (KUR). Saat ini hanya ada satu lembaga keuangan syariah yang menjadi penyalur KUR, yaitu BRI Syariah. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKMYuana Sutyowati saat menjadi Keynote Speech dalam acara Peluncuran Gerakan Microfinance Muhammadiyah GMM) dan Diskusi Nasional "Membangun Aliansi Integritas Keuangan Mikro Muhammadiyah", di Gedung Smesco Indonesia.

"Saya berharap ada dari KSPPS (koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah), termasuk dari BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah)," ujar Yuana yang berbicara mewakili Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga di Jakarta (31/10).

Menurut Yuana, bukan tidak mungkin KSPPS-BTM menjadi penyalur KUR, karena BTM telah ditunjang sistem IT dan financial technology yang baik.

Yuana yakin KSPPS bakal mampu memenuhi persyaratan yang diminta, termasuk kredit macet (NPL) tak boleh kebih dari 5%. Apalagi BTM banyak ditunjang teknologi informasi (TI).

Yuana menjelaskan, saat ini KUR disalurkan oleh 47 bank umum, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD), empat lembaga keuangan non bank (LKNB), dan dua koperasi simpan pinjam.

Kedua koperasi tersebut adalah Kospin Jasa Pekalongan, dan Kopdit Obor Mas, NTT. Dalam waktu dekat akan ada satu lagi koperasi simpan pinjam (KSP) yang akan menjadi penyalur KUR, yaitu KSP Guna Prima Dana.

Yuana mendukung penuh adanya upaya Muhammadiyah mewujudkan berdirinya Satu Pimpinan Daerah Muhammadiyah(PDM) Satu BTM. Itu, katanya juga sejalan dengan keinginan pemerintah Indonesua menjadi pusat keuangan stariah dunia.

"Indonesia mimpi jadi pusat keuangan syariah dunia," ujar Yuana yang didampingi Kepala Divisi Umum Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi, Usaha Kecil, Menengah (LLP-UKM' class='related-tag'>KUKMA Tajudin Nur.

Di tempat yang sama, Direktur Lembaga Keuangan Mikro ((LKM) Otoritas Jasa Keuangan (OKK) Suparlan, mengatakan bahwa posisi Muhammadiyah yang ingin mewujudkan pencetakan Satu PDM Satu BTM sangat sejalan dalam upaya menumbuhkembangkan sektor riil dan UKM

"Itu juga sangat strategis karena Muhammadiyah mempunyai jaringan tingkat primer, sekunder, dan pudat atau induk.  Ini punya bargaining power yang tinggi terhadap lembaga perbankan," ujar Suparlan

Suparlan menyatakan bahwa Gerakan Keuangan Mikro Muhammadiyah ini bagian dari upaya membetengi umat dari praktik keuangan konvensional yang mengandung unsur riba.

Menurut Suparlan, keuangan mikro juga bisa menggarap potensi asuransi mikro bagi kalangan UMKM, Sementara itu, saat pembukaan, Ketua Induk KSPPS BTM Achmad Suud   mengungkapkan, GMM digulirkan pada acara Konsolidasi Keuangan Mikro Muhammadiyah di Lampung, Mei 2018 lalu.

BTM memiliki jaringan luas, di tingkat primer di daerah, tingkat sekunder di level provinsi, dan di pusat.

Suud menjelaskan bahwasanya Induk BTM mempunyai lima fungsi. Di antaranya : pertama, sebagai regulator bagi lembaga keuangan mikro (LKM) maupun KSPPS BTM. Kedua, pengendali jaringan BTM. Ketiga, sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan. Keempat, sebagai lembaga supervisi.

"Jadi kami punya parameter untuk menilai kesehatan suatu BTM," ujar Suud. []

sumber: https://akurat.co/ekonomi/id-371335-read-kemenkop-harap-ada-koperasi-penyalur-kur-syariah