Pemerintah Dorong Koperasi Tingkatkan Kapasitas SDM

November 14, 2019

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, koperasi perlu menambah jumlah anggota aktif sehingga bisa bertransformasi. Tak sekadar menambah anggota, sumber daya manusia (SDM) koperasi harus kreatif dan inovatif guna menjalankan strategi bisnis di era industri 4.0 dan ekonomi digital.

“Salah satu sasaran dari arah pengembangan SDM Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah peningkatan jumlah anggota koperasi aktif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat menyampaikan pidato kunci di acara Musyawarah Nasional Dewan Koperasi Indonesia Tahun 2019, di Makassar, seperti dalam rilis yang diterima, Selasa (12/11) malam.

Menurutnya, pengembangan SDM koperasi dapat dilakukan, antara lain melalui kegiatan vokasional. Di mana koperasi perlu meningkatkan pelatihan perkoperasian secara masif. Selanjutnya, anggota koperasi memerlukan sertifikasi kompetensi untuk pengelola koperasi. Anggota koperasi juga memerlukan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan strategi bisnis hingga pemasaran.

"Koperasi harus mulai dikenalkan sejak pendidikan dasar. Anggota koperasi juga perlu didorong supaya memiliki digital literacy, kreativitas, dan inovasi," imbuh Airlangga.

Pengembangan koperasi dinilai penting mengingat kontribusi koperasi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 5 (lima) tahun terakhir pun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, sebesar 1,71% sumbangan koperasi terhadap PDB. Pada tahun 2018, sumbangannya mencapai sebesar 5,1%.

“Itu merupakan salah satu indikator keberhasilan program transformasi koperasi. Ke depan peran koperasi dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan semakin besar,” tutur Airlangga.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, secara keseluruhan terdapat 210,79 ribu unit koperasi di Indonesia. Terdiri dari koperasi aktif sebanyak 121,23 ribu unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 89,56 ribu unit. 

Koperasi aktif yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama tahun 2018 ada sebanyak 39.562 unit saja atau 32,63% dari jumlah koperasi yang ada. Menurut Airlangga, sedikitnya jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT ini perlu menjadi perhatian bersama, untuk mengupayakan agar koperasi bisa aktif mengerek perekonomian.

Dari sisi skala, saat ini koperasi di Indonesia mayoritas masih berskala UKM. Jumlahnya sebanyak 116.923 unit Angka tersebut didominasi oleh koperasi skala usaha mikro sebanyak 88.484 unit.

Koperasi sebagai salah satu bentuk entitas berusaha seringkali disalahpersepsikan sebagai usaha dengan skala UMKM. Padahal di dunia sudah banyak koperasi dengan nilai usaha yang sangat besar.

Indonesia sendiri mempunyai beberapa contoh koperasi-koperasi besar seperti Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) Jasa, Koperasi Warga Semen Gresik, dan Koperasi Telekomunikasi Seluler (Kisel), yang berhasil masuk ke dalam jajaran 300 koperasi terbesar di dunia. Beberapa koperasi besar di Indonesia juga mampu memajukan daerahnya dengan membuka lapangan kerja bagi penduduk sekitar. Sebagai contoh yang bergerak di industri peternakan adalah KUD Sumber Makmur di Malang dan Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan.

Pemerintah, menurut Airlangga, juga terus berupaya meningkatkan keberpihakan kepada UMKM termasuk koperasi, baik melalui penyiapan omnibus law cipta lapangan kerja, kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan suku bunga yang turun menjadi 6%, dan plafon yang bertambah menjadi Rp190 triliun untuk tahun 2020, serta kebijakan tentang UMKM lainnya.

“Pemerintah akan menjaga keberlangsungan koperasi dan pengembangan UMKM. Salah satunya dengan mendorong KUR yang berbasis kelompok, mulai dari sektor perikanan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain,” papar Menko Airlangga.

Ia pun menyebutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan POJK Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (equity crowdfunding).Dalam aturan tersebut, selain korporasi, OJK mengizinkan koperasi untuk menjadi penyelenggara equity crowdfunding. Penyelenggara memiliki hak dan kewajiban untuk menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana bagi penerbit yang merupakan para pelaku usaha start up atau UKM.

“Dari sini kita harapkan adanya potensi fee based income, peningkatan basis anggota, dan citra koperasi yang semakin positif karena layanan ini terjadi di pasar modal yang lebih transparan dan akuntabel,” pungkas Airlangga.  (Sanya Dinda)

sumber: https://www.validnews.id/Pemerintah-Dorong-Koperasi-Tingkatkan-Kapasitas-SDM-qnq