NAVIGATION

Bidang Kelembagaan Koperasi

MENU

Tupoksi


Tugas Pokok


Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah aspek kelembagaan Koperasi meliputi badan hukum dan organisasi Koperasi, tatalaksana Koperasi, serta penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan yang menjadi kewenangan provinsi.

Fungsi

  1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis kelembagaan Koperasi;
  2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pengembangan kelembagaan Koperasi;
  3. Penyelenggaraan kerjasama teknis peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi;
  4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya


Rincian Tugas Bidang Kelembagaan Koperasi
  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Kelembagaan Koperasi;
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan kerjasama peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi;
  3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang kelembagaan Koperasi;
  4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan badan hukum dan organisasi Koperasi;
  5. Menyelenggarakan fasilitasi tatalaksana Koperasi;
  6. Menyelenggarakan fasilitasi penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  7. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta penyajian data dan informasi kelembagaan Koperasi;
  8. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang kelembagaan Koperasi;
  9. Menyelenggarakan penyusunan pedoman pelayanan lingkup kelembagaan Koperasi;
  10. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  11. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelembagaan Koperasi;
  12. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kelembagaan Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  13. Memimpin seluruh kegiatan Bidang;
  14. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  15. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. Meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kelembagaan Koperasi; dan
  17. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Bidang Kelembagaan Koperasi  membawahkan:
  1. Seksi  Badan Hukum dan Organisasi Koperasi;
  2. Seksi Tatalaksana Koperasi;
  3. Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan;



1. SEKSI BADAN HUKUM DAN ORGANISASI KOPERASI

A. Tugas Pokok


Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam  Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, meliputi pengelolaan data dan informasi pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.


B. Fungsi

  1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis badan hukum dan organisasi Koperasi;
  2. Pelaksanaan pengembangan badan hukum dan organisasi Koperasi;
  3. Pelaksanaan kerjasama teknis aspek pengembangan badan hukum dan organisasi Koperasi;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


C. Rincian Tugas

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Badan Hukum dan Organisasi Koperasi;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis badan hukum dan organisasi Koperasi;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek badan hukum dan organisasi Koperasi;
  4. Melaksanakan  pengelolaan data dan informasi badan hukum dan organisasi Koperasi;
  5. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek badan hukum dan organisasi Koperasi;
  6. Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi badan hukum dan organisasi Koperasi;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek badan hukum dan organisasi Koperasi;
  8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek badan hukum dan organisasi Koperasi;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelembagaan Koperasi;
  11. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai badan hukum dan organisasi Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  12. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Badan Hukum dan Organisasi Koperasi;
  13. Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  14. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Badan Hukum dan Organisasi Koperasi; dan
  16. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


2) SEKSI TATALAKSANA KOPERASI

A. Tugas Pokok


Melaksanakan fasilitasi aspek Tatalaksana Koperasi, meliputi pengelolaan data dan informasi tatalaksana Koperasi, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi tatalaksana Koperasi, penyusunan pedoman dan supervisi tatalaksana Koperasi, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.


B. Fungsi

  1. Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis tatalaksana Koperasi;
  2. Pelaksanaan  pembinaan teknis serta fasilitasi aspek tatalaksana Koperasi;
  3. Pelaksanaan kerjasama teknis aspek tatalaksana Koperasi;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


C. Rincian Tugas Seksi Tatalaksana Koperasi

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Tatalaksana Koperasi;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek tatalaksana Koperasi;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek tatalaksana Koperasi;
  4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi tatalaksana Koperasi;
  5. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek tatalaksana Koperasi;
  6. Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek tatalaksana Koperasi;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek tatalaksana Koperasi;
  8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek tatalaksana Koperasi;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelembagaan Koperasi;
  11. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai badan hukum dan organisasi Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  12. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Tatalaksana Koperasi;
  13. Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  14. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Tatalaksana Koperasi; dan
  16. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



3) SEKSI PENYULUHAN PERKOPERASIAN DAN KEANGGOTAAN
A. Tugas Pokok


Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan, meliputi pengelolaan data dan informasi penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan, penyusunan pedoman dan supervisi penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.


B. Fungsi

  1. Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  2. Pelaksanaan  pembinaan teknis serta fasilitasi aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  3. Pelaksanaan kerjasama teknis aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


C. Rincian Tugas

  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  5. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  6. Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kelembagaan Koperasi;
  11. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penyuluhan perkoperasian dan keanggotaan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  12. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan;
  13. Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  14. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penyuluhan Perkoperasian dan Keanggotaan; dan
  16. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.