NAVIGATION

Bidang Pengawasan & Pemeriksaan Koperasi

MENU

Tupoksi

Tugas Pokok


Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah aspek pengawasan dan pemeriksaan Koperasi meliputi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi, serta penerapan peraturan dan sanksi yang menjadi kewenangan provinsi.



Fungsi

  1. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  2. Penyelenggaraan fasilitasi pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  3. Penyelenggaraan kerjasama teknis pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dalam peningkatan kualitas usaha dan kelembagaan Koperasi;
  4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang; dan
  5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

  1. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan kerjasama pengawasan dan pemeriksaan Koperasi dalam peningkatan kualitas usaha dan kelembagaan Koperasi;
  3. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengendalian teknis di bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  4. Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  5. Menyelenggarakan fasilitasi pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi;
  6. Menyelenggarakan fasilitasi penerapan peraturan dan sanksi;
  7. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta penyajian data dan informasi pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  8. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
  9. Menyelenggarakan penyusunan pedoman pelayanan lingkup pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  10. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang;
  11. Menyelenggarakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  12. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
  13. Memimpin seluruh kegiatan Bidang;
  14. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  15. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  16. Meyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; dan
  17. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi , membawahkan:

  1. Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan;
  2. Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  3. Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;

1.   SEKSI PENGAWASAN KEPATUHAN DAN KELEMBAGAAN

A. Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, meliputi pengelolaan data dan informasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.


B.    Fungsi

  1. Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  2. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  3. Pelaksanaan kerjasama teknis aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  5. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  6. Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan kepatuhan dan kelembagaan;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  11. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan kepatuhan dan kelembagaan Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  12. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan;
  13. Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  14. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Kepatuhan dan Kelembagaan; dan
  16. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2.   SEKSI PENGAWASAN USAHA DAN PENILAIAN

A. Tugas Pokok

Seksi Pengawasan Usaha dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam  Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, meliputi pengelolaan data dan informasi pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.


B. Tugas Pokok

  1. Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  2. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  3. Pelaksanaan kerjasama teknis aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  5. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  6. Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam  Koperasi;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  11. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai pengawasan usaha dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam Koperasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  12. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
  13. Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  14. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Pengawasan Usaha  dan Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
  16. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.   SEKSI PENERAPAN PERATURAN DAN SANKSI

A. Tugas Pokok

Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi, meliputi pengelolaan data dan informasi penerapan peraturan dan sanksi, penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi, penyusunan pedoman dan supervisi aspek penerapan peraturan dan sanksi, penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, kerjasama serta monitoring.


B. Tugas Pokok

  1. Pelaksanaan   koordinasi  penyusunan  dan menghimpun bahan kebijakan teknis penerapan peraturan dan sanksi;
  2. Pelaksanaan pembinaan teknis serta fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  3. Pelaksanaan kerjasama teknis aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi; dan
  5. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Rincian Tugas Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi
  1. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
  2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  3. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian, kerjasama teknis serta fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  4. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi penerapan peraturan dan sanksi;
  5. Melaksanakan penyusunan standar pelayanan dan fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  6. Melaksanakan penyusunan pedoman dan supervisi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  7. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  8. Melaksanakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi dalam pembinaan teknis serta fasilitasi aspek penerapan peraturan dan sanksi;
  9. Melaksanakan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Seksi;
  10. Melaksanakan penyusunan bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengawasan dan pemeriksaan Koperasi;
  11. Melaksanakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai penerapan peraturan dan sanksi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis;
  12. Melaksanakan pengendalian kegiatan Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi;
  13. Melaksanakan  penyusunan bahan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
  14. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Seksi Penerapan Peraturan dan Sanksi; dan
  16. Melaksanakan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.