NAVIGATION

UPTD Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Wirausaha

MENU

Tupoksi

Subbagian Tata Usaha

"Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, pengelola administrasi keuangan, kepegawaian dan umum."

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengendalian dan pelaporan;

b. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan

c. Pengelolaan urusan keuangan.

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha yaitu :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dan Subbagian Tata Usaha;

b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

e. Melaksanka pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta kelengkapan;

f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Seksi Perencanaan dan Evaluasi

"Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM."

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM; dan

b. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM.

Rincian tugas seksi Perencanaan dan Evaluasi yaitu :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Evaluasi;

b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis perencanaan dan evaluasi pelatihan tenaga KUMKM;

c. Melaksanakan perencanaan pelatihan tenaga KUMKM;

d. Melaksanakan pengembangan metode pelatihan tenaga KUMKM;

e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelatihan;

f. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan

i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

"Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan tenaga KUMKM."

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana maksud diatas, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan pelatihan tenaga KUMKM ; dan

b. Pelaksanaan pelatihan tenaga KUMKM.

Rincian tugas seksi Penyelenggaraan Pelatihan, yaitu :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja seksi Penyelenggaraan Pelatihan;

b. Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM;

c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data tenaga KUMKM;

d. Melaksanakan pelatihan bagi tenaga KUMKM;

e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan

h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan;

b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja; dan

f. Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.