Darmadi Durianto Dukung Kementerian Koperasi dan UMKM Naik Kelas

March 28, 2018

Jakarta, Kabar3.com - Darmadi Durianto yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, mendukung Kementerian Koperasi dan UKM agar naik kelas supaya dapat melaksanakan kebijakan teknis operasional, sehingga menumbuhkan semangat para penggiat koperasi di Indonesia. Hal ini disampaikan olehnya saat menjadi pembicara pada Pelatihan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) di Jakartra, Senin (26/3/2018).

“Kita berharap Kementerian Koperasi dan UKM tidak hanya sekedar membantu Presiden dalam perumusan kebijakan pemberdayaan koperasi dan melaksanakan fungsi koordinasi serta sinkronisasi program-program Pemerintah saja," papar Darmadi kepada Kabar3.com melalui keterangan tertulisnya, Selasa (27/3/2018). 

“Amandemen UU 39 tahun 2008 mengenai Kementerian Negara sangat dibutuhkan dengan tujuan supaya Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian yang dapat melaksanakan kebijakan teknis. Ini juga menjadi hal yang sangat penting dan prioritas bagi Komisi VI, supaya Kementerian Koperasi dan UKM bisa menciptakan Koperasi dan UMKM yang berdaya

saing tinggi dan mumpuni, terutama menghadapi persaingan saat ini,” lanjut Anggota Komisi VI DPR RI tersebut. 

Darmadi mengungkapkan, Kementerian Koperasi dan UKM selama 3 tahun ini telah menunjukkan prestasi yang sangat luar biasa. Salah satu prestasinya adalah berhasil menaikan angka kewirausahaan dari 1,6 menjadi 3,2. Pencapaian yang luar biasa. 

Apabila Kementerian Koperasi dan UKM dapat naik kelas, maka akan berdampak positif bagi perkembangan koperasi dan semangat menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi Pancasila. Apalagi, jumlah UMKM yang saat ini berjumlah 59.7 Juta masih membutuhkan pembinaan agar bisa bertumbuh. 

“Dapat menumbuhkan semangat para penggiat koperasi yang ingin berbisnis di berbagai sektor produksi yang bisa langsung berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM saja, tanpa perlu lagi melalui Kementerian Teknis yang membidangi sektor-sektor ekonomi lain,”
jelasnya. 
“Salah satu keluhan masyarakat, khususnya para penggiat koperasi adalah tidak adanya kewenangan teknis yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Aturan yang ada, dirasakan tidak sejalan dengan semangat koperasi,” tambahnya. 
Kemudian, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP).

“Keberadaan LPS-KSP menurut saya penting untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan meminimalkan

risiko jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (HRN)


sumber : http://kabar3.com/detail/6841/darmadi-durianto-dukung-kementerian-koperasi-dan-umkm-naik-kelas/2