Lindungi Kepentingan UMKM dan Koperasi, Bagaimana Kabar Omnibus Law?

January 08, 2020

AKURAT.CO Nampaknya Pemerintah dalam perkembangan saat ini mulai melakukan langkah serius dalam penciptaan Omnibus Law. Mengingat pada pembahasan Omnibus Law ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembahasan draft Omnibus Law dapat diselesaikan dalam waktu 3 bulan kedepan.

Wacana Omnibus Law digadang-gadang merupakan komitmen Presiden untuk menghilangkan regulasi yang panjang dan berbelit - belit.

Melihat arahan tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM melakukan pembahasan terhadap penyusunan draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dimana pihaknya memastikan substansi yang masuk dalam Omnibus Law berdampak positif terhadap Koperasi dan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengakui Presiden Jokowi telah memberikan arahan langsung kepada dirinya untuk segera membahas kajian mengenai dampak Omnibus Law terhadap KUKM.


"Presiden meminta perlu ada kajian bagaimana dampak Omnibus Law kepada KUMKM sebelum diajukan ke DPR. Omnibus Law harus dipastikan memberi kemudahan yang sama terhadap semua pelaku usaha," ucap Menteri Teten ketika ditemui di Kantornya, Kuningan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Adapun draf Omnibus Law yang akan diajukan ke DPR RI ini, diharapkan mampu melindungi kepentingan bagi para perilaku koperasi dan UMKM di Indonesia.

Senada dengan Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Rully Indrawan menyebutkan idealnya nanti draft Omnibus Law ini akan diprioritaskan untuk melindungi segenap kepentingan para pelaku Koperasi dan UMKM di Indonesia.

"Idealnya nanti betul-betul untuk kepentingan ekonomi nasional, khususnya bagi pelaku UMKM," ujar Prof Rully. 

Dirinya menambahkan draft ini akan mengatur segala hal bagi UMKM dan Koperasi, dimulai dari bagaimana cara memulai usaha dengan perijinan yang lebih mudah dan simpel, masalah pengupahan, hingga urusan pajak. 

"Saya berharap nantinya, jangan sampai Omnibus Law menghasilkan yang tidak menguntungkan UMKM, dampak negatif yang dikhawatirkan bisa diantisipasi sejak awal. Nantinya, kita akan melindungi UMKM, karena, kalau disamakan perlakuannya dengan usaha besar, tentunya akan merugikan pelaku UMKM," imbuhnya.

Sedangkan untuk pajak bagi para UMKMOmnibus Law sudah ada tersendiri di Kemenkeu. Menurutnya Presiden Jokowi berharap Omnibus Law UMKM bisa segera diselesaikan, sehingga dapat diserahkan ke DPR pada minggu kedua Januari 2020 ini.

Dengan demikian, pihaknya pun juga berharap agar Omnibus Law ini akan memberikan second opinion terkait pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia.

"Insya Allah, Sabtu besok baru bisa kita sampaikan apa saja Omnibus Law terkait KUMKM," tutupnya.[]

sumber:https://akurat.co/ekonomi/id-943134-read-lindungi-kepentingan-umkm-dan-koperasi-bagaimana-kabar-omnibus-law